SATU TAHUN PAPUA CERAH DARI VISI MENJADI PERUBAHAN NYATA

Ariyani, SH., MH | 09 Oct, 2026 | 144X Dilihat

JAYAPURA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen dalam menjalankan roda pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta mengupayakan terwujudnya visi Papua Cerah.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, S.T., M.M., M.H., didampingi Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix M. Monim, S.E., M.M., dan Wakil Ketua II DPR Papua, Mukry Mauritz Hamadi, S.IP., saat menyampaikan keterangan pers bertajuk “Satu Tahun Papua Cerah: Dari Visi Menjadi Perubahan Nyata” di Jayapura, Jumat (9/10/2026).

Dalam pernyataan resminya, Ketua DPR Papua menyampaikan bahwa momentum satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua merupakan kesempatan untuk mengapresiasi berbagai upaya pembangunan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam melanjutkan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Menurutnya, satu tahun kepemimpinan bukan sekadar penanda waktu, melainkan momentum untuk melihat bagaimana visi pembangunan diterjemahkan menjadi kebijakan, program, pelayanan publik, serta hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

DPR Papua memandang bahwa keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif, dukungan seluruh perangkat pemerintahan, serta partisipasi aktif masyarakat.

Sebagai mitra Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua berkomitmen mendukung kebijakan pembangunan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara konstruktif, profesional, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembahasan APBD, pembentukan regulasi daerah, pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, penyerapan aspirasi masyarakat, serta penyampaian rekomendasi untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

DPR Papua menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan atau besarnya penyerapan anggaran, tetapi juga dari peningkatan kualitas pelayanan publik, perluasan kesempatan ekonomi, penguatan konektivitas wilayah, terpeliharanya keamanan dan kedamaian, serta manfaat pembangunan bagi Orang Asli Papua.

“Dari kebijakan menjadi program. Dari program menjadi output. Dari output menjadi outcome. Dan dari outcome menjadi perubahan nyata bagi masyarakat Papua,” demikian penegasan Ketua DPR Papua dalam pernyataan resminya.

Lima Misi Papua Cerah sebagai Arah Transformasi Pembangunan

Ketua DPR Papua menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2025–2029 menetapkan visi “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni (Papua Cerah)”.

Visi tersebut dijabarkan melalui lima misi utama, yaitu penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif, peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua yang unggul dan inklusif, pemantapan keamanan dan kedamaian yang harmonis, penguatan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan wilayah, terutama daerah tertinggal.

Kelima misi tersebut menjadi arah bersama dalam memastikan bahwa kebijakan, anggaran, dan program pembangunan mendukung pencapaian RPJMD, menjawab kebutuhan masyarakat, serta memperkuat fondasi pembangunan Papua dalam jangka panjang.

DPR Papua berharap pelaksanaan kelima misi tersebut terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPR Papua, dan seluruh pemangku kepentingan.

Tahun 2026 juga dipandang sebagai momentum penguatan fondasi pembangunan, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan, penataan sistem pemerintahan dan ruang wilayah, serta pengembangan klaster komoditas ekonomi daerah.

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dalam bidang tata kelola pemerintahan, DPR Papua mendukung upaya Pemerintah Provinsi Papua dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kapasitas aparatur, serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Penataan kelembagaan pemerintahan diharapkan mampu memperjelas pembagian tugas dan kewenangan, mengurangi tumpang tindih pelaksanaan program, serta meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah.

DPR Papua juga mendorong peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sistem administrasi pemerintahan berbasis data.

Peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan semakin menjangkau masyarakat hingga tingkat distrik dan kampung, termasuk wilayah terpencil, kawasan kepulauan, serta daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses.

Penguatan kapasitas pemerintahan kampung, peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta penyelarasan program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung pemerintahan yang responsif.

Otonomi Khusus untuk Kesejahteraan Orang Asli Papua

DPR Papua menegaskan bahwa Otonomi Khusus merupakan instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.

Pelaksanaan Otonomi Khusus diharapkan terus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat.

DPR Papua mendukung penguatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program Otonomi Khusus agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Pengelolaan dana Otonomi Khusus diharapkan terus diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat, dengan memperhatikan ketepatan sasaran, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program.

DPR Papua juga mendorong peningkatan partisipasi Orang Asli Papua dalam berbagai sektor pembangunan melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, kesempatan berusaha, serta keterlibatan dalam kegiatan ekonomi daerah.

Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial

DPR Papua memberikan perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.

Dalam bidang pendidikan, DPR Papua mendukung peningkatan akses dan mutu pendidikan, pemerataan tenaga pendidik, penguatan sarana dan prasarana, serta pengembangan pendidikan vokasi sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

Peningkatan kualitas pendidikan diharapkan memberikan kesempatan yang semakin luas kepada generasi muda Papua untuk mengembangkan potensi, memperoleh keterampilan, dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pada sektor kesehatan, DPR Papua mendukung penguatan pelayanan kesehatan dasar, pemerataan tenaga medis, peningkatan fasilitas kesehatan, serta penyediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang memadai.

Perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, pencegahan penyakit, serta peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah terpencil diharapkan terus menjadi bagian dari prioritas pembangunan.

Selain pendidikan dan kesehatan, DPR Papua mendorong penguatan program perlindungan sosial agar mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya.

Pembangunan sumber daya manusia juga perlu berjalan seiring dengan pelestarian budaya, bahasa dan sastra daerah, serta penguatan identitas masyarakat adat.

Memperkuat Keamanan, Kedamaian, dan Keharmonisan Masyarakat

DPR Papua mendukung berbagai upaya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan, kedamaian, serta keharmonisan kehidupan masyarakat Papua.

Situasi yang aman dan kondusif merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran pembangunan, pelayanan publik, kegiatan perekonomian, serta aktivitas sosial dan budaya masyarakat.

DPR Papua berharap pendekatan dialog, penguatan nilai-nilai budaya, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan terus menjadi bagian dari upaya menciptakan kedamaian yang berkelanjutan.

Peran tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, perempuan, dan pemuda diharapkan terus diperkuat sebagai mitra dalam menjaga persatuan serta membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.

Penguatan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal

Dalam bidang ekonomi, DPR Papua mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berbasis potensi unggulan daerah.

Pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pariwisata, perdagangan, industri, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

DPR Papua mendorong penguatan rantai produksi dan distribusi, peningkatan kualitas hasil usaha, kemudahan akses pembiayaan, serta perluasan pasar bagi produk unggulan daerah.

Dalam bidang ketahanan pangan, pengembangan produksi pangan lokal diharapkan terus ditingkatkan melalui dukungan sarana produksi, infrastruktur distribusi, penyimpanan hasil, serta pemberdayaan masyarakat.

Sektor kelautan dan perikanan juga memiliki potensi untuk dikembangkan melalui peningkatan fasilitas pendukung, pengolahan hasil perikanan, penguatan rantai dingin, dan perluasan akses pasar.

DPR Papua memberikan perhatian terhadap peningkatan kesempatan berusaha bagi Orang Asli Papua, termasuk melalui penguatan kapasitas pelaku usaha lokal dan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan berjalan seiring dengan pelestarian budaya serta peningkatan partisipasi masyarakat lokal.

DPR Papua juga mendukung penguatan pendidikan dan pelatihan keterampilan agar generasi muda Papua memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha.

Pemerataan Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

DPR Papua mendukung percepatan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari peningkatan konektivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan jalan, jembatan, transportasi, listrik, air minum, sanitasi, telekomunikasi, perumahan, dan permukiman diharapkan terus diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat.

Peningkatan konektivitas wilayah diharapkan memberikan manfaat dalam memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung distribusi barang dan jasa, mengurangi biaya logistik, serta membuka peluang pengembangan ekonomi lokal.

Pemerataan pembangunan infrastruktur perlu memberikan perhatian kepada wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses pelayanan, termasuk kampung-kampung, daerah terpencil, dan kawasan kepulauan.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur diharapkan tetap memperhatikan tata ruang, kelestarian lingkungan hidup, risiko bencana, perubahan iklim, keberlanjutan sumber daya alam, serta hak-hak masyarakat adat.

Penguatan Pengelolaan APBD, PAD, Aset Daerah, dan Disiplin Fiskal

Dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, DPR Papua mendukung peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting untuk mewujudkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025–2029.

DPR Papua berharap setiap program dan kegiatan pemerintah daerah terus diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat, sasaran pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPR Papua mendorong optimalisasi potensi pendapatan melalui pembenahan basis data pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kepatuhan, serta penguatan pengelolaan aset daerah.

DPR Papua juga mendukung penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu meningkatkan kinerja dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah perlu terus memperhatikan disiplin fiskal, kewajiban jangka menengah, biaya pemeliharaan, serta keberlanjutan pembiayaan program pembangunan.

DPR Papua Perkuat Sinergi melalui Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR Papua menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan daerah melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara konstruktif, profesional, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DPR Papua memandang bahwa hubungan kemitraan yang harmonis antara lembaga legislatif dan eksekutif merupakan faktor penting dalam menjaga kesinambungan kebijakan serta mendukung terwujudnya visi Papua Cerah.

Dalam satu tahun pertama kepemimpinan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua tercermin melalui pembentukan dan penyempurnaan berbagai regulasi strategis yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Pada tahun 2025, sejumlah regulasi telah ditetapkan, antara lain Peraturan Daerah Provinsi Papua (Perdasi) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Perdasi Nomor 8 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Memasuki tahun 2026, agenda legislasi DPR Papua bersama Pemerintah Provinsi Papua mencakup berbagai bidang strategis, antara lain penataan perangkat daerah, pengadaan barang dan jasa bagi pelaku usaha Orang Asli Papua, cadangan pangan, kewenangan khusus dalam kerangka Otonomi Khusus, perlindungan bahasa dan sastra daerah, pengembangan energi, serta kepemudaan.

Pada 21 Agustus 2026, DPR Papua bersama Pemerintah Provinsi Papua telah memberikan persetujuan bersama terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) dalam Rapat Paripurna XIV DPR Papua.

Keempat rancangan peraturan tersebut meliputi:

1. Raperdasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Raperdasi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Raperdasi tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua.
4. Raperdasus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Khusus Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Persetujuan bersama terhadap keempat rancangan peraturan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPR Papua dalam mendukung penguatan tata kelola keuangan daerah, penataan kelembagaan pemerintahan, peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Melalui sinergi antara DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua, pembentukan regulasi daerah diharapkan semakin mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas pemerintahan, dan mendukung keberlanjutan pembangunan menuju terwujudnya visi Papua Cerah.

Melalui fungsi anggaran, DPR Papua terus mendorong penyelarasan kebijakan keuangan daerah dengan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025–2029.

Pengelolaan APBD diharapkan semakin efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR Papua memberikan perhatian agar regulasi yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pemerintahan berfungsi secara optimal, serta program pembangunan mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, penyerapan aspirasi masyarakat, serta penyampaian rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Melalui rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Papua Tahun 2025, DPR Papua memberikan perhatian pada penguatan regulasi, optimalisasi PAD, konsistensi perencanaan dan penganggaran, pemerataan pembangunan, penguatan data, pengendalian fiskal, peningkatan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD, serta penguatan monitoring dan evaluasi.

DPR Papua berharap berbagai rekomendasi tersebut menjadi masukan konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Papua dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mendukung pencapaian visi Papua Cerah secara berkelanjutan.

Tujuh Bidang Kerja DPR Papua, Satu Agenda Besar

DPR Papua menegaskan bahwa pengawalan pembangunan Papua Cerah dilaksanakan melalui berbagai bidang kerja yang saling berkaitan dan diarahkan pada satu agenda besar, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bidang pemerintahan, kelembagaan, Otonomi Khusus, dan kualitas pelayanan publik diarahkan untuk memastikan reformasi tata kelola pemerintahan menghasilkan pelayanan yang semakin cepat, jelas, dan terukur.

Bidang ekonomi, pangan, pertanian, kelautan, perdagangan, pariwisata, dan tenaga kerja diarahkan untuk mendorong potensi lokal menjadi produktivitas, kesempatan kerja, serta peningkatan nilai tambah ekonomi.

Bidang keuangan, aset, PAD, dan disiplin fiskal diarahkan untuk mendukung pengelolaan APBD yang sehat, pemanfaatan aset daerah secara produktif, serta belanja pemerintah yang berorientasi pada hasil pembangunan.

Bidang infrastruktur, konektivitas, tata ruang, dan sumber daya alam diarahkan untuk memperkuat pemerataan akses, konektivitas antarwilayah, keberlanjutan pemanfaatan ruang, serta perlindungan lingkungan.

Sementara itu, bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kebudayaan menjadi perhatian penting dalam memastikan pembangunan manusia tetap menjadi pusat transformasi Papua.

DPR Papua memandang bahwa seluruh bidang kerja tersebut harus saling mendukung. Tata kelola pemerintahan yang baik akan memperkuat pengelolaan anggaran, sedangkan anggaran yang berkualitas akan mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Sumber daya manusia yang unggul diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah, sementara pertumbuhan ekonomi yang inklusif akan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Keamanan dan kedamaian menjadi fondasi yang memungkinkan seluruh agenda pembangunan berlangsung secara berkelanjutan.

Ketua DPR Papua menegaskan bahwa visi Papua Cerah harus menjadi ukuran bersama dalam menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata.

“Papua Cerah bukan sekadar slogan pemerintahan. Ia harus menjadi ukuran bersama tentang bagaimana negara hadir, anggaran bekerja, regulasi memberi kepastian, dan pembangunan mengubah kehidupan masyarakat.”

DPR Papua Optimistis Sinergi Bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Wujudkan Papua Cerah

Menutup pernyataan resminya, Ketua DPR Papua menyampaikan bahwa satu tahun Papua Cerah merupakan langkah awal menuju pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Papua dalam lima tahun ke depan.

Pemerintah Provinsi Papua memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan, sementara DPR Papua menjalankan fungsi pembentukan regulasi, pembahasan anggaran, serta pengawasan sesuai kewenangannya.

DPR Papua memandang bahwa keberhasilan pembangunan pada akhirnya harus tercermin melalui pelayanan publik yang semakin mudah dijangkau, biaya hidup dan biaya ekonomi yang lebih terjangkau, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan usaha, penguatan konektivitas wilayah, serta terpeliharanya keamanan dan kedamaian.

Peningkatan kesempatan bagi Orang Asli Papua untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan juga menjadi bagian penting dari terwujudnya visi Papua Cerah.

Atas nama pimpinan dan anggota DPR Papua, Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai menyampaikan keyakinan bahwa melalui kebersamaan dengan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, visi Papua Cerah dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan.

DPR Papua berharap berbagai capaian dan upaya pembangunan pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dapat menjadi fondasi yang semakin kokoh bagi keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Provinsi Papua.

Dengan semangat kebersamaan, kemitraan, dan tanggung jawab kelembagaan, DPR Papua berkomitmen terus mendukung kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Papua demi terwujudnya Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.

“Tuhan Memberkati Kita Semua. Salam Papua Cerah!”

---