APBD Papua 2026 Berubah Drastis Pendapatan Naik Rp433 Miliar, Belanja Tembus Rp3,05 Triliun

Ariyani, SH., MH | 28 Sep, 2026 | 203X Dilihat

JAYAPURA, Papuaterkini.com – DPR Papua menggelar rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026, Senin (28/9/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai, didampingi Wakil Ketua I Herlin Beatrix M Monim, Wakil Ketua II Mukry M Hamadi dan Wakil Ketua III H. Supriyadi Laling.
Rapat tersebut dihadiri Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen dan Pj Sekda Papua Christian Sohilait.

Dalam sambutannya, Denny Henrry Bonai mengatakan pembahasan Raperdasi Perubahan APBD 2026 merupakan tindak lanjut atas persetujuan bersama antara DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD 2026.

Menurut Denny, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, pergeseran anggaran antarorganisasi, kegiatan maupun jenis belanja, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa.

“Terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini, antara Dewan Perwakilan Rakyat Papua bersama Gubernur Papua telah melakukan penandatanganan persetujuan bersama atas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” kata Denny.

Pendapatan Papua Naik Rp433,31 Miliar

Dalam rancangan perubahan APBD tersebut, pendapatan daerah Papua direncanakan mencapai Rp2.465.929.767.016,06. Jumlah tersebut meningkat Rp433.315.500.029,06 atau 21,32 persen dibandingkan APBD induk 2026 sebesar Rp2.032.614.266.987.

Kenaikan pendapatan tersebut bersumber dari tiga komponen utama. Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat Rp72.137.564.029,06 atau 12,80 persen, dari Rp563.469.907.332 menjadi Rp635.607.471.361,06.

Kedua, pendapatan transfer meningkat Rp361.177.936.000 atau 24,62 persen, dari Rp1.466.979.359.655 menjadi Rp1.828.157.295.655.

Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap sebesar Rp2.165.000.000 dan tidak mengalami perubahan.

Belanja Daerah Tembus Rp3,05 Triliun

Di sisi belanja, anggaran dalam Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp3.058.808.368.352,34.
Angka tersebut meningkat Rp787.017.900.115,17 atau 34,64 persen dibandingkan APBD induk sebesar Rp2.271.790.468.237,17. Belanja daerah tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp2.684.393.995.180,34, meningkat Rp638.396.789.578,17. Kemudian belanja modal meningkat Rp147.671.110.537 menjadi Rp226.787.332.485.

Sementara belanja tidak terduga justru turun Rp1,9 miliar dari Rp8 miliar menjadi Rp6,1 miliar.
Adapun belanja transfer meningkat Rp2,85 miliar, dari Rp138.677.040.687 menjadi Rp141.527.040.687.
Defisit Rp592,87 Miliar

Dengan perubahan struktur pendapatan dan belanja tersebut, Perubahan APBD Papua 2026 mengalami defisit sebesar Rp592.878.601.336,28. Defisit tersebut akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp602.878.601.336,28.

Penerimaan pembiayaan tersebut antara lain berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran, pencairan dana cadangan sebesar Rp132 miliar, serta penerimaan pembiayaan berupa utang daerah sebesar Rp420 miliar.

Sementara pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp10 miliar, yang dialokasikan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Fakhiri: Perubahan APBD Harus Dukung Pembangunan

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan, Raperdasi Perubahan APBD 2026 merupakan instrumen penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, rancangan perubahan APBD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) 2026 dengan tema “Penguatan Fondasi Ekonomi dan Sumber Daya Manusia yang Inklusif sebagai Awal Transformasi Pembangunan.”

Fakhiri mengatakan penyusunan anggaran juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah, efektivitas dan efisiensi belanja, serta rasionalisasi terhadap belanja yang dinilai belum menjadi prioritas.

“Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan instrumen penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah,” ujar Fakhiri.

Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR Papua atas dukungan serta kerja sama dalam pengawasan pemerintahan dan pembangunan di Papua.

Fakhiri berharap pembahasan Raperdasi Perubahan APBD 2026 dapat berjalan dengan baik hingga memperoleh persetujuan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, APBD Papua 2026 ditetapkan dengan pendapatan sekitar Rp2,03 triliun dan belanja Rp2,27 triliun. Pemprov Papua saat itu menekankan pentingnya efisiensi belanja dan prioritas pada pelayanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Rapat paripurna selanjutnya menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperdasi Perubahan APBD 2026 oleh DPR Papua bersama Pemerintah Provinsi Papua sebelum ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. (bat)

---